 |
| Ketua DPRD KLU Gelontorkan Anggaran Pokir untuk Pembangunan RTLH |
TANJUNG penantb.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi S.sos, mengalokasikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program Rumah Tahan Gempa (RTG) yang masih belum dirasakan sebagian masyarakat Lombok Utara.
Dalam keterangannya pada Rabu (29/05/2024), Artadi, politisi dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa pada APBD murni 2024 akan dibangun 5 unit RTLH dengan anggaran Rp 35 juta per rumah. Pada APBD Perubahan 2024, akan dibangun 10 unit lagi, dan pada tahun 2025 direncanakan pembangunan 20 unit tambahan.
"Kita cicil caranya supaya masyarakat yang belum kemarin bisa merasakan. Karena ini juga keterbatasan anggaran," ujarnya.
Kriteria penerima bantuan RTLH melalui Pokir Ketua DPRD mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah dan korban gempa sebelumnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui Dinas PUPR di Bidang Perkim, dengan sistem pembangunan swakelola.
"Untuk yang 5 unit ini di Dusun Karang Nangka dan Dusun Pengembuk Desa Sokong Kecamatan Tanjung. Nanti yang lain menyusul berikutnya, kita minta untuk swakelola saja supaya cepat jadi," jelasnya.
Kurangnya kejelasan anggaran RTG dari pemerintah pusat menjadi alasan utama munculnya program ini. Artadi mencatat bahwa sekitar 1,4 ribu warga Lombok Utara masih belum menerima RTG.
RTLH hadir untuk mengatasi kekurangan ini. Artadi mengajak semua anggota dewan dan pemerintah untuk terus mengalokasikan anggaran untuk program ini.
"Kalau kita semua (Anggota Dewan) mengeroyok pakai Pokir mereka untuk RTLH ini saja, kemungkinan 2 tahun selesai. Ini menjadi tanggung jawab kita semua baik wakil rakyat dan juga pemerintah," katanya.
Artadi mengungkapkan bahwa respons dari anggota dewan mengenai program ini beragam, dengan beberapa yang setuju dan yang belum. Pada APBD tahun 2025, akan terlihat apakah anggota dewan lainnya turut mendukung program ini melalui pokir mereka.
"Respon anggota ada sebagian setuju, dan belum. Kita lihat di anggaran tahun 2025 mudahan anggota lain ikut andil juga," pungkasnya. (Ten*)
0 Komentar