 |
| KPU Lombok Utara, Lakukan coklik tokoh masyarakat dan agama tandai awal tahapan Pilkada 2024. |
LOMBOK UTARA penantb.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memulai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat di wilayah KLU.
Langkah ini bertujuan sebagai bentuk awal penandaan dimulainya tahapan Pilkada sekaligus sebagai ajang sosialisasi.
Ilmiawan Hasyan, Kepala Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Lombok Utara, menyatakan bahwa coklit ini menjadi penanda dimulainya tahapan Pilkada dan diharapkan bisa menjadi ajang sosialisasi yang efektif.
"Kami menurunkan Pantarlih yang pernah kami bimbing teknis, dengan penekanan pada pengamanan secara legal," ujar Ilmiawan pada panantb.com Selasa (25/06/2024)
Meskipun dalam tahapan coklit ini tetap dilakukan verifikasi faktual, pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi.
"Walapun dalam tahapan coklik tetap verifikasi secara faktual, sekiranya nanti kalau ada hal-hal yang kurang bisa di antisipasi dengan pom pom yang sudah kita lengkapi," terangnya.
Kegiatan coklit ini melibatkan seluruh komponen dari Ad-hock PPK dan PPS yang turun ke lapangan untuk melaksanakan coklit perdana. KPU Lombok Utara juga membagi diri untuk memonitor pelaksanaan coklit ini.
Ketua PPK Kecamatan Tanjung menjelaskan bahwa kegiatan coklit ini dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Kecamatan Tanjung, mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Pada hari pertama coklit, beberapa tokoh yang telah didata antara lain Kepala Desa Singgar Penjalin dan Pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah Kapu. Setelah itu, tim coklit akan menuju ke Kepala Desa Sama guna.
"Harapan kami, ketika tokoh-tokoh ini di coklit, masyarakat akan merasa tergerak dan mau di coklit sehingga mempermudah para Pantarlih kami dalam melakukan pendataan ke masyarakat," tambah Ilmiawan.
Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi seluruh proses coklit yang berlangsung selama satu bulan penuh.
"Semua perangkat kita arahkan, meskipun satu desa hanya satu PKD dan Pantarlih banyak, tetapi kita punya strategi untuk mengawasi," kata Deni.
Deni juga memastikan bahwa semua warga yang memiliki hak suara akan terdata.
"Jika nanti ada warga yang belum terdata setelah coklit selesai, kami akan membuka posko pengaduan sesuai dengan daftar pemilih," jelasnya.
Deni juga berpesan kepada warga Lombok Utara untuk tidak menganggap coklit sebagai pemetaan bantuan sosial, melainkan sebagai bagian dari kebutuhan Pilkada mendatang.
"Kami meminta KPU untuk menjelaskan kepada warga sebelum melaksanakan coklit bahwa ini adalah untuk kebutuhan Pilkada mendatang," pungkasnya. (Ten*)
0 Komentar