 |
| Foto// Ketua Bawaslu Deni Hartawan di dampingi Kasat Intel Polres Lombok Utara bersama peserta kegiatan Evaluasi kelembagaan pengawasan pemilu 2024 |
LOMBOK UTARA, PenaNTB.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Deni Hartawan, secara resmi membuka kegiatan evaluasi kelembagaan pengawas pemilu 2024, pada Selasa (12/11/2024).
Acara yang berlangsung di Lesehan Sasak Narmada, Lombok Utara ini turut dihadiri oleh Kasat Intel Polres Lombok Utara, Kesbangpol Lombok Utara, Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bayan, serta undangan lainnya.
Deni Hartawan menekankan pentingnya evaluasi terhadap tahapan pemilu, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan. Evaluasi ini melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat lokal, seperti PKD dan Panwascam, yang telah berperan dalam pengawasan pada pemilu sebelumnya.
"Pemilu adalah proses yang melibatkan sistem pengawasan yang perlu terus diperbaiki. Misalnya, pada tahap persiapan penghitungan suara dan berbagai aspek teknis lainnya," ujar Deni.
Ia menambahkan bahwa persiapan ini juga penting sebagai langkah awal dalam menghadapi Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Deni menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi secara kelembagaan. Masukan dari para pengawas di tingkat bawah menjadi evaluasi penting yang akan diteruskan ke tingkatan yang lebih tinggi, untuk memperbaiki mekanisme pengawasan ke depan.
Ketua Bawaslu Lombok Utara tersebut juga menyampaikan harapan agar pelaksanaan Pilkada tahun ini lebih baik daripada Pilkada sebelumnya.
"Kami berharap semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, dapat bersinergi dalam mengatasi pelanggaran pemilu yang selama ini dianggap lumrah, seperti politik uang dan isu-isu SARA," tegasnya.
Deni berharap pola-pola yang merugikan proses demokrasi, seperti politik uang, dapat diminimalisasi. Menurutnya, masyarakat perlu lebih sadar bahwa politik uang merupakan tindakan pidana yang bertentangan dengan kaidah kenegaraan dan harus dihentikan.
Dengan adanya evaluasi kelembagaan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara semakin paham bahwa politik uang adalah bentuk pelanggaran serius, bukan sekadar fenomena yang bisa dibiarkan terjadi.
"Harapan kita pilkada hari ini lebih baik dari pilkada pilkada kemarin, baik penyelenggara, baik pesertanya, bahkan untuk masyarakat terhadap pelanggan pelanggaran yang selama ini di anggap lumrah seperti many politik kemudian isu SARA, ini cobak kita sama-sama untuk memutus mata rantai itu, bahwa many politik itu adalah kejahatan, yang selama ini itu dianggap biasa-biasa saja," tutupnya
0 Komentar