![]() |
Foto// Bawaslu bersama tokoh lintas agama dan media saat rapat evaluasi bersama Bawaslu Lombok Utara |
Lombok Barat, penantb.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat evaluasi kinerja dalam pengelolaan informasi dan komunikasi pada Pilkada Serentak 2024.
Acara ini berlangsung di Hotel Montana Senggigi, Lombok Barat, pada Kamis (06/02/2025), dihadiri oleh Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan serta anggota lainya, tokoh lintas agama, serta sejumlah awak media.
Dalam diskusi tersebut, Fahrul Mostofa, Kepala Biro Post Bali yang menjadi narasumber, mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada di NTB berjalan kondusif, kecuali di Kota Bima yang mengalami sengketa pemilu.
Ia juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada NTB 2024 mencapai 73,96 persen, meningkat dibandingkan dengan Pilkada 2018.
"Untuk tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lombok Utara pada Pilkada 2024 tercatat sebesar 82 persen dari total 185.560 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujarnya.
Pemilih tersebut tersebar di 510 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kecamatan. Bahkan, untuk Pemilu 2024 secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih di KLU mencapai 87,54 persen.
Dikatakannya dalam evaluasi tersebut terungkap empat isu utama yang banyak diperbincangkan di media sosial selama Pilkada KLU 2024.
Isu tersebut meliputi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelibatan anak dalam kampanye, keterlibatan perangkat desa, serta hasil pemeriksaan kesehatan salah satu calon Bupati KLU yang menjadi perbincangan dalam beberapa bulan terakhir.
Bawaslu KLU sendiri menerima surat tembusan dari Komisi ASN terkait keterlibatan empat ASN dalam tahapan Pilkada KLU. Isu netralitas ini menjadi perhatian khusus dalam evaluasi yang dilakukan.
"Yang paling lama adalah isu kesehatan salah satu calon, itu trading di media sosial itu mencapai berbulan bulan," jelasnya
Dalam survei terkait tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, TNI menempati posisi tertinggi dengan 94,2 persen. Sementara itu, Bawaslu KLU berada di posisi kedua dengan tingkat kepercayaan sebesar 81,6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di angka 80,3 persen.
Haris Mahtul, Pemimpin Redaksi NTB Satu yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya independensi jurnalis dalam proses demokrasi.
Ia menyatakan bahwa seorang wartawan yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebaiknya mengundurkan diri dari profesinya.
"Jika seorang jurnalis terjun ke politik, maka sebaiknya mengundurkan diri dari profesinya sebagai wartawan," ujar Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa media harus bersikap netral dan tidak digunakan sebagai alat untuk menyudutkan salah satu calon.
"Pers harus menjadi wasit dalam Pemilukada, bukan menjadi alat propaganda salah satu pihak. Media berperan sebagai pengawas yang menyajikan informasi objektif kepada publik," tutupnya.
0 Komentar